Para anggota DPR kembali ke Washington pada hari Selasa(11/11), setelah reses selama 53 hari, menghadapi kepadatan di bandara-bandara yang ramai di seluruh negeri untuk pemungutan suara yang dapat mengakhiri penutupan pemerintah AS terlama dalam sejarah.

Dengan lebih dari 1.000 penerbangan dibatalkan pada hari Selasa akibat penutupan pemerintah, para anggota DPR, termasuk Anggota DPR dari Partai Republik Rick Crawford dari Arkansas dan Trent Kelly dari Mississippi, mengatakan mereka akan menumpang mobil ke Capitol, sementara Anggota DPR Derrick Van Orden mengatakan ia akan berkendara selama 16 jam dari Wisconsin dengan sepeda motornya.

"Cuacanya akan sedikit dingin, tetapi saya akan melakukan tugas saya," kata anggota DPR dari Partai Republik itu dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial. DPR yang dikuasai Partai Republik dijadwalkan untuk memberikan suara pada Rabu sore mengenai kompromi yang akan memulihkan pendanaan bagi lembaga-lembaga pemerintah dan mengakhiri penutupan pemerintah yang dimulai pada 1 Oktober dan kini telah memasuki hari ke-42. Senat yang dikuasai Partai Republik menyetujui kesepakatan tersebut pada Senin malam, dan Ketua DPR Mike Johnson mengatakan ia berharap kesepakatan tersebut juga akan disahkan oleh majelisnya.

Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan itu "sangat bagus" dan diperkirakan akan menandatanganinya menjadi undang-undang. Kesepakatan ini akan memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari, membuka jalan bagi potensi penutupan pemerintah kembali dan membuat pemerintah federal untuk saat ini berada di jalur untuk terus menambah utangnya yang mencapai $38 triliun.

Dalam beberapa hari, pemerintah AS dapat berfungsi kembali sepenuhnya, memberikan keringanan bagi pegawai federal yang kehilangan gaji dan keluarga berpenghasilan rendah yang bergantung pada subsidi pangan. Namun, dibutuhkan beberapa hari bagi sistem perjalanan udara nasional untuk kembali normal.

Kesepakatan ini telah memecah belah Partai Demokrat, yang sebelumnya berupaya memperpanjang subsidi layanan kesehatan bagi 24 juta warga Amerika hingga akhir tahun, saat subsidi tersebut akan berakhir. Senat dari Partai Republik telah sepakat untuk mengadakan pemungutan suara terpisah mengenai subsidi tersebut pada bulan Desember, tetapi tidak ada jaminan akan disahkan oleh majelis, dan Johnson belum mengatakan apakah DPR akan mengadakan pemungutan suara.

Johnson telah membuat DPR tidak bersidang sejak mengesahkan RUU pendanaan sementara pada 19 September, dalam upaya untuk menekan Senat Demokrat agar membuka kembali pemerintahan. Basis liberal Partai Demokrat bereaksi dengan geram, dengan alasan bahwa Senat Demokrat telah menyerah dalam pertarungan yang mereka menangkan.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos akhir Oktober menemukan bahwa 50% warga Amerika menyalahkan Partai Republik atas penutupan pemerintah, sementara 43% menyalahkan Partai Demokrat. Trump telah secara sepihak membatalkan pengeluaran miliaran dolar dan memangkas gaji pegawai federal hingga ratusan ribu, melanggar kewenangan konstitusional Kongres atas masalah fiskal.

Kesepakatan tersebut tampaknya tidak mencakup pagar pembatas khusus untuk mencegah Trump memberlakukan pemotongan anggaran lebih lanjut. Namun, hal itu akan menghambat kampanyenya untuk mengurangi jumlah pegawai federal, yang melarangnya memecat pegawai hingga 30 Januari.

Kesepakatan itu juga akan memastikan bahwa program bantuan pangan SNAP untuk masyarakat miskin, yang telah terganggu oleh penutupan pemerintah, akan terus berlanjut tanpa gangguan hingga 30 September 2026, akhir tahun fiskal.(alg)

Sumber: Reuters